CIREBON – Di tengah derasnya arus informasi digital yang kian sulit dibendung, keberadaan pers profesional dan berintegritas menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Pers tidak lagi cukup berperan sebagai penyampai peristiwa, tetapi harus menjadi penopang utama nalar publik yang sehat serta benteng terakhir dalam menghadapi disinformasi dan hoaks.
Pesan tersebut mengemuka dalam upacara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Kota Cirebon Tahun 2026 yang digelar secara khidmat di halaman Balai Kota Cirebon, Senin (9/2/2026). Upacara ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Pemerintah Kota Cirebon menggelar upacara resmi bersama seluruh insan pers.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam amanatnya menegaskan bahwa kredibilitas pers memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, di era digital saat ini, hoaks dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan sangat mudah, sehingga masyarakat membutuhkan produk jurnalistik yang terverifikasi dan berimbang sebagai rujukan informasi yang dapat dipercaya.
“Pers yang profesional dan berintegritas bukan sekadar pelapor peristiwa, melainkan fondasi utama bagi nalar publik yang sehat. Pers memiliki tanggung jawab besar sebagai pilar demokrasi, sekaligus penyaring agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi,” ujar Wali Kota.
Wali Kota juga mengapresiasi pembacaan Ikrar Pers yang dilakukan para jurnalis dalam upacara tersebut. Ia menilai ikrar tersebut sebagai janji moral insan pers untuk tetap setia pada fakta, menjunjung etika jurnalistik, serta menjauhi praktik pemberitaan yang menyesatkan demi memperkuat kepercayaan publik.
“Alhamdulillah, tahun ini mungkin pertama kalinya kita melaksanakan upacara HPN secara resmi bersama Pemerintah Kota Cirebon. Saya berharap ini menjadi agenda rutin setiap tahun. Dengan adanya ikrar tadi, kepercayaan masyarakat terhadap pers akan semakin kuat melalui pemberitaan yang benar dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Lebih lanjut, Effendi Edo menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon memandang pers sebagai mitra strategis pembangunan. Selain berperan menyampaikan informasi program pemerintah kepada masyarakat secara edukatif, pers juga diharapkan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Pemerintah terbuka terhadap kritik yang tajam selama berbasis data. Kritik tersebut sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi birokrasi dalam rangka memperbaiki kualitas layanan publik,” tegasnya.
Sejalan dengan semangat kolaborasi tersebut, Ketua PWI Kota Cirebon, Alif Santosa, menekankan pentingnya sinergi pentahelix dalam membangun daerah, sebagaimana tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam menyatukan elemen pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat.
“Kolaborasi pentahelix adalah sumber kekuatan kita. Hari ini kita buktikan bahwa pers tidak hanya hadir dalam bentuk tulisan dan pemberitaan, tetapi juga melalui aksi nyata seperti bakti sosial, donor darah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis,” ujar Alif.
Ia juga mengungkapkan bahwa rangkaian peringatan HPN 2026 di Kota Cirebon akan diisi dengan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Di antaranya diskusi nasional pasca-Ramadan, turnamen futsal antarlembaga untuk mempererat kebersamaan, lomba baca puisi dalam rangka Hari Kartini, serta program sekolah jurnalistik bagi pelajar SMA dan mahasiswa.
Sebagai penutup rangkaian upacara, digelar pula diskusi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertajuk “Cerdas Finansial di Era Digital.” Kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi nyata insan pers dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik investasi ilegal.
Upacara HPN 2026 tersebut menjadi simbol kuat bahwa di Kota Cirebon, pers dan pemerintah berjalan seiring. Tidak hanya untuk mengabarkan peristiwa, tetapi juga untuk membangun peradaban, memperkuat demokrasi, serta mendorong terwujudnya ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan. (Yudi/CIBA)